evaluasi-gubernur-terhadap-rancangan-perda-rpjmd-kabupaten-natuna-2016-2021Sesuai dengan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 270 yang mengamanatkan kepada Kabupaten/ Kota dalam penyusunan Perda RPJMD agar menyampaikan Dokumen Ranperda RPJMD Ke Provinsi untuk dievaluasi  oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Untuk itu diadakan evaluasi Rancangan Perda RPJMD Kabupaten Natuna yang dilaksanakan pada hari Senin, 31 Oktober 2016 dengan dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan  Bappeda Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ruli Friady, M.Si, sedangkan dari Kabupaten Natunan di pimpin oleh Kepala Bappeda, Bapak H. Hardinansyah, S.SE, M.Si.

Pada pemaparannya, Kepala Bappeda Kabupaten Natuna menyampaikan isu strategis pembangunan Kabupaten Natunan yang akan ditangani dalam jangka waktu lima tahun kedepan meliputi :

  1. Pembangunan berkeadilan Gender
  2. Kualitas pembangunan manusia
  3. Pembangunan infrastruktur daerah dan percepatan pembangunan infratruktur kawasan strategis Kabupaten Natuna yang terintegrasi secara sektor dan parsial serta berwawasan lingkungan
  4. Pembangunan infrastruktur informartika E-Government pemerintah Kabupaten Natuna
  5. Reformasi tata kelola Birokrasi dan Profesionalisme aparatur Pemerintah daerah yang berkompetensi
  6. Pengembangan dan penguatan Ekonomi berbasis potensi sumber daya unggulan daerah
  7. Pembangunan dan penguatan investasi
  8. Percepatan pembangunan daerah terluar sebagai daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Kemudian juga disampaikan visi pembangunan jangka menengah daerah yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ini dicapai selama lima tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kabupaten Natuna periode 2016-2021 adalah : “Masyarakat Natuna yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan”. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ada 6 (enam) misi yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut :

  1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumberdaya alam potensial daerah
  2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik
  3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan petani
  4. Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan saranan dan prasarana transportasi laut dan pembukaan jalan
  5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu sebagai paying pembangunan daerah
  6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Untuk menyempurnakan penyusunan Ranperda RPJMD Kabupaten Natuna, ada beberapa catatan perbaikan yang berpedoman pada form evaluasi sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, antara lain :

  1. Data dan informasi yang diolah sekurang-kurangnya memberikan gambaran tentang perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015) dan Data dimuat detail.
  2. Beberapa muatan RTRW Provinsi, Nawacita dan Perda RTRW Kabupaten Natuna yang belum diakomodir ke dalam RPJMD Natuna yaitu Struktur Ruang dalam RTRW Kab Natuna dicantumkan dengan jelas dalam RPJMD Kab Natuna, Cantumkan Peta Struktur Ruang dan Pola Ruang RTRW dan Mencantumkan kawasan rawan bencana alam sesuai dengan RTRW Kab Natuna.
  3. Telaah terhadap buku 3 RPJMN yang harus diakomodir ke dalam RPJMD Natuna yaitu Perhubungan Laut, ASDP, Ketenagalistrikan dan Telekomunikasi dan informatika.
  4. Telaah terhadap Nawacita harus diakomodir ke dalam RPJMD Kabupaten Natuna yaitu Ketenagalistrikan (sumber ESDM) dan Bencana (sumber BNPB).
  5. Melengkapi data terhadap analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota dari Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek daya saing daerah serta disesuaikan dengan Permasalahan dan Isu Strategis.
  6. Pada tabel realisasi belanja terdapat kesalahan redaksional dalam penjumlahan item belanja langsung.
  7. RPJMD Kabupaten Natuna Belum menjabarkan penelaahan RPJPD Tahun 2005-2025.
  8. Rumusan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah daerah sudah dijabarkan, namun belum selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah dikarenakan belum adanya visi dan misi RPJP Kabupaten Natuna.
  9. Pada Misi II “Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik” dalam penjabaran tujuan dan sararan belum tergambarkan sarana dan prasarana pendidikan.
  10. Pada Bab VII Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program namun beberapa indikator program yang cenderung bersifat output.
  11. Terdapat beberapa indikator yang belum memiliki target capaian
  12. Belum terdapat rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya.
  13. Urusan Perikanan dan Kelautan, perlunya penyesuaian data antara Bab II dan Bab IV terkait perikanan dan kelautan, Pada bab permasalahan penambahan data nilai tukar nelayan yang berkaitan dengan kesejahteraan nelayan, Pada Misi ke 3 menambahkan penjelasan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya dan Pada bab VII ditambahkan industri pengolahan ikan.
  14. Urusan Pariwisata harus menjelaskan tentang pintu masuk mancanegara serta menambahakan indikator kinerja urusan pariwisata agar sinkron dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.
  15. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkaitan tentang sumberdaya air, sanitasi, dan pengolahan limbah perlu menambahkan data yang akan melihat pencapaian pembangunan dalam 5 tahun.

Disamping itu juga terdapat masukan dari beberapa SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau antara lain Biro Administrasi Pembangunan yang menyampaikan sebaiknya  data pada urusan Pekerjaan Umum pada Bab II (Gambaran Umum Daerah) terutama yang terkait dengan penataan ruang, sebaiknya menampilkan kondisi existing tentang penetapan ruas jalan nasional di Kabupaten Natuna sehingga mampu merencanakan pembangunan jalan nasional selanjutnya. Biro Hukum menyampaikan bahwa dalam menyusun dokumen Ranperda RPJMD, Kab. Natuna agar lebih memperhatikan kewenangan Provinsi seperti batasan ruang laut. Sedangkan tim RPJMD Provinsi Kepri menjelaskan angka target capaian diperhatikan kembali untuk menetapkan angka yang lebih realistis. Evaluasi perbaikan dicantumkan secara lengkap pada formulir evaluasi terlampir.

(sumber : bappeda.kepriprov.go.id )