NATUNA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna mendatangkan langsung Tim Asistensi untuk memberikan bimbingan kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana strategis periode Tahun 2016 – 2021.

Kegiatan Asistensi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Natuna sudah dilaksanakan sejak Selasa (6/11) kemaren dan akan berlangsung sampai Kamis (8/11).

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Bappeda Catur Budiono,S.Kom kepada Tim Redaksi menyebutkan Asistensi langsung diberikan oleh Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Ir. Muhammad Hudori, MSi dan Staf Ahli Doddy Afrianto.

Dalam paparannya Muhammad Hudori menyampaikan paparanya berkenaan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangat Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, urusan pemerintahan, terbagi atas urusan absolut, urusan pemerintahan umum, dan konkuren.

Urusan absolut meliputi urusan pertahanan, keamanan, agama, yustisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal. Sedangkan urusan konkuren terbagi atas dua urusan urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib terdiri atas (a) urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi 1. Pendidikan, 2. Kesejahteraan, 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 6. Sosial. Dan (b) urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi 1. Tenaga kerja, 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 3. Pangan, 4. Ketahanan, 5. Lingkungan Hidup, 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 9. Perhubungan, 10. Komunikasi dan Informatika, 11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 12. Penanaman Modal, 13. Kepemudaan dan Olah Raga, 14. Statistik, 15. Persandian, 16. Kebudayaan, 17. Perpustakaan, 18. Kearsipan.

Untuk urusan pilihan meliputi;

  1. Kelautan dan Perikanan,
  2. Pariwisata
  3. Pertanian
  4. Kehutanan
  5. Energi dan Sumber Daya Mineral
  6. Perdagangan
  7. Perindustrian
  8. Transmigrasi.

Sedangkan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah dipaparkan berdasarkan UU 23 Tahun 2014, menurut pasal 263 – 264, Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

RPJMPD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatirf untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rencana kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain rencana pembangunan daerah ada rencana perangkat daerah, yang terdiri atas renstra dan renja.

Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sedangkan Renja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan funsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra merujuk pada Pasal 272 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Perangkat Daerah menyusun renstra harus berpedoman pada RPJMD.Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Dari Pantauan Tim Redaksi, Asistensi dilakukan secara bertahap, beberapa OPD kemaren telah melakukan asistensi dengan nara sumber seperti Badan Kepagawian Daerah, Dinas Kependudukan, Kantor Satpol PP, Sekretariat Daerah.

(sumber : bappeda.kepriprov.go.id )